KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada Senin, 22 September 2025 malam, berlangsung penuh dinamika. Agenda utama rapat kali ini adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD, Rizki Brilian Pagala. Rapat tersebut memperlihatkan keseriusan para wakil rakyat dalam mengawal arah pembangunan kota.
Turut hadir dalam paripurna Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, jajaran asisten dan staf ahli, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kota Kendari. Kehadiran unsur Pemerintah Kota dalam forum ini menunjukkan bahwa pembahasan APBD bukan sekadar soal angka, tetapi tentang kesungguhan bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kendari.
Mengawali pandangan, Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicaranya, Apriliani Puspitawati, menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah kota. Apriliani tidak menutup mata terhadap fakta bahwa pengajuan Raperda Perubahan APBD kali ini mengalami keterlambatan. Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak boleh mengurangi semangat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti perlunya integrasi data antar-OPD agar program pembangunan tidak berjalan secara parsial. “Kekompakan adalah kunci mengatasi tantangan daerah. Data yang terpadu akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya. Fraksi PDI-Perjuangan menekankan bahwa pembangunan sosial ekonomi Kota Kendari harus berlandaskan koordinasi yang solid dan eksekusi yang terukur.
Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi Golkar melalui Fadhal Rahmat. Menurutnya, perubahan APBD merupakan kebutuhan mendesak akibat adanya dinamika yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan anggaran. Golkar menekankan agar kebijakan fiskal yang diambil benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Ada beberapa prioritas yang disampaikan fraksi ini, antara lain pembangunan infrastruktur yang memadai, upaya pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil, serta percepatan program penurunan angka stunting dan kemiskinan. Selain itu, Golkar menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kota serta menyelesaikan kewajiban pemerintah terhadap pihak ketiga. “Keseimbangan pembangunan dan tata kelola keuangan yang sehat adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Fadhal.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicara Jabar Aljufri menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Kendari. Ia menyoroti adanya peningkatan target pendapatan daerah sebesar 1,79 persen pada perubahan APBD 2025. Bagi PKS, hal ini menjadi sinyal positif sekaligus tantangan besar yang harus dijawab dengan kerja lebih keras dari seluruh perangkat pemerintah.
“Kami berharap semua pihak bekerja lebih maksimal untuk mencapai target ini. Potensi yang dimiliki Kota Kendari harus dikelola secara bijak dan optimal,” ujar Jabar.
Fraksi PKS menilai, peningkatan target bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan komitmen untuk memperluas ruang fiskal guna membiayai program-program prioritas masyarakat.
Sorotan kritis datang dari Fraksi NasDem melalui La Ami. Ia mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pengelolaan PAD yang belum maksimal menjadi penyebab terjadinya defisit anggaran di Kota Kendari.
“Perubahan APBD memang diperlukan, namun pengelolaan PAD harus menjadi perhatian utama. Kita tidak bisa terus bergantung pada sumber dana dari pusat,” tegasnya.
Bagi NasDem, penguatan sektor PAD menjadi strategi penting agar keuangan daerah lebih mandiri, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan.
Pandangan umum terakhir disampaikan Fraksi Demokrat melalui Muslimin. Ia menegaskan bahwa fraksinya menyambut baik adanya Raperda Perubahan APBD 2025. Namun demikian, Demokrat mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Demokrat memberi penekanan pada pentingnya memperketat pengawasan keuangan daerah. “Jangan sampai ada pembengkakan anggaran yang tidak terkendali. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga,” ujar Muslimin.
Rangkaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Kendari kali ini memperlihatkan dua hal sekaligus: kritik yang konstruktif dan dukungan yang nyata terhadap arah kebijakan pemerintah kota. Semua fraksi sepakat bahwa perubahan APBD 2025 adalah kebutuhan, namun mereka menekankan agar langkah-langkah perbaikan terus dilakukan.
Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, menutup paripurna dengan menegaskan bahwa seluruh catatan fraksi akan menjadi masukan penting bagi eksekutif dalam menyempurnakan dokumen Raperda.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga sinergi dan komitmen demi mewujudkan Kota Kendari yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (ADV)
