KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari agar lebih serius mengoptimalkan sektor parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menegaskan bahwa potensi parkir di Kota Kendari masih besar, namun hingga kini pengelolaannya dinilai belum maksimal.
Menurutnya, pendapatan parkir di Kota Kendari terbagi dalam dua skema pengelolaan. Pertama, parkir yang dikelola melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam bentuk pajak daerah. Kedua, parkir di bahu jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dengan mekanisme retribusi.
“Parkir itu ada dua. Ada yang dikelola Bapenda dalam bentuk pajak daerah, dan ada yang dikelola Dinas Perhubungan dalam bentuk retribusi parkir di bahu jalan. Dua-duanya harus dimaksimalkan karena itu sumber PAD yang penting,” ujar Zulham, Selasa (14/4/2026).
Politisi PDIP Kota Kendari ini menilai, Pemerintah Kota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak cukup hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi harus turun langsung memastikan setiap potensi pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah. Salah satu langkah yang didorong adalah melakukan uji petik di lapangan terhadap titik-titik parkir yang selama ini belum tergarap optimal.
“Intinya, Pemerintah Kota harus memastikan PAD itu benar-benar terpungut. Jangan hanya mengawal, tapi harus ada kepastian hasil di lapangan,” tegas Zulham.
Zulham mengakui, hingga saat ini sektor parkir masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya adalah belum optimalnya pengelolaan kantong-kantong parkir yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan daerah. Selain itu, masih adanya oknum-oknum yang memanfaatkan celah di lapangan turut menjadi perhatian serius.
Karena itu, Zulham meminta Pemerintah Kota, khususnya instansi teknis seperti Bapenda dan Dinas Perhubungan, untuk melakukan penertiban berbasis regulasi agar pengelolaan parkir memiliki kepastian hukum yang kuat.
“Kalau perlu diperkuat dengan regulasi, ya kita dukung. Kalau butuh Peraturan Wali Kota, silakan dibuat. Kalau butuh Perda, DPRD siap mengawal. Semua demi legalitas dan optimalisasi pendapatan daerah,” katanya.
Selain regulasi lanjut dia, DPRD juga membuka ruang dukungan melalui kebijakan anggaran, termasuk untuk penguatan sistem pemungutan maupun insentif petugas di lapangan. Menurut Zulham, kebijakan tersebut penting agar mekanisme penarikan retribusi berjalan lebih efektif dan transparan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa sektor parkir bukan sekadar sumber pendapatan biasa, melainkan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal Kota Kendari. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari dinilai harus mampu menjadi barometer pembangunan daerah lain, termasuk dalam hal tata kelola keuangan daerah.
“Kota Kendari ini etalase Sulawesi Tenggara. Karena itu harus ada penataan, pengawasan, dan perencanaan yang matang. Jangan setiap tahun hanya perencanaan klasik, tapi harus benar-benar jadi solusi,” ungkapnya.
Zulham menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis mitigasi risiko, sehingga setiap program peningkatan PAD telah dipetakan sejak awal sebelum dilaksanakan. Dengan perencanaan yang baik, menurutnya, pelaksanaan program akan berjalan maksimal dan hasilnya lebih terukur.
Terkait kendala utama, Zulham menyebut ada dua persoalan mendasar yang harus segera dibenahi. Pertama, potensi PAD yang ada belum dioptimalkan. Kedua, masih banyak sumber-sumber PAD baru yang belum digali secara serius.
“Potensi pajak kita sebenarnya banyak. Tapi semuanya harus didalami dan disiapkan regulasinya. Tidak bisa langsung ditarik tanpa dasar hukum. Itu sebabnya DPRD siap mendukung setiap kebutuhan regulasi yang dibutuhkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Zulham berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota fokus mengejar kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, wajah pembangunan Kota Kendari sangat bergantung pada kemampuan daerah meningkatkan PAD secara mandiri, sehingga tidak terus bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kita ingin PAD menjadi potret wajah pembangunan Kota Kendari. Kalau kita terus bergantung pada dana transfer daerah, tentu ruang gerak pembangunan akan sangat terbatas,” pungkasnya.
Reporter: Lan
