KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Pembangunan infrastruktur di Kota Kendari pada tahun 2025 terus menunjukkan geliat yang semakin nyata. Sejumlah ruas jalan, drainase, akses lorong permukiman hingga fasilitas dasar masyarakat mulai dibenahi secara bertahap. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga mulai dirasakan manfaatnya oleh warga di berbagai wilayah. Di tengah tantangan keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dinilai mampu menghadirkan harapan baru melalui kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik, menegaskan bahwa sektor infrastruktur memang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, fokus pembangunan jalan, lingkungan permukiman, serta sarana dasar perkotaan merupakan kebutuhan mendesak yang harus dijawab pemerintah demi menunjang aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menyampaikan, masyarakat kini mulai menyaksikan dan merasakan sendiri hasil kerja pemerintah kota. Jalan-jalan yang sebelumnya rusak dan menjadi keluhan bertahun-tahun kini mulai diperbaiki. Tidak hanya jalan poros utama, akses jalan di lorong-lorong padat penduduk pun mulai mendapat perhatian serius. Hal tersebut, kata dia, menjadi indikator bahwa pembangunan tidak lagi berpusat di kawasan tertentu, tetapi menyasar kebutuhan warga secara lebih merata.
“Pembangunan infrastruktur hari ini sudah mulai dirasakan masyarakat Kota Kendari. Ini menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah kota sedang dijalankan dengan baik dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut menilai capaian tersebut menjadi angin segar setelah dalam beberapa tahun terakhir pembangunan fisik berjalan lambat. Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap jalan yang layak, drainase yang memadai, serta fasilitas penunjang lainnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam periode sebelumnya, kata dia, sejumlah rencana pembangunan sebenarnya telah dibahas dan didorong, namun tidak semuanya dapat terealisasi sesuai harapan.
Menurutnya, tantangan saat itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah, tetapi juga soal prioritas kebijakan serta efektivitas pelaksanaan program. Akibatnya, beberapa titik yang seharusnya sudah lebih dulu dibenahi terpaksa menunggu cukup lama. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan masyarakat, terutama di kawasan yang akses jalannya rusak dan menghambat mobilitas warga.
Kini, di bawah kepemimpinan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan Wakil Wali Kota Sudirman, arah pembangunan dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah disebut mampu membaca persoalan di lapangan dan melakukan penyesuaian anggaran agar program prioritas dapat segera dieksekusi. Langkah itu diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Rajab mencontohkan kawasan Lorong Jambu yang sebelumnya telah lama diusulkan untuk diperbaiki, namun baru dapat direalisasikan pada masa pemerintahan saat ini. Baginya, hal itu menjadi bukti bahwa ketika ada komitmen kuat dan kebijakan yang tepat, pembangunan dapat diwujudkan meski dalam kondisi anggaran yang terbatas.
“Contohnya di Lorong Jambu. Itu sudah lama direncanakan, tetapi baru sekarang tersentuh. Artinya, ada kebijakan yang benar-benar melihat kebutuhan masyarakat dan segera diwujudkan,” katanya.
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DPRD Kota Kendari melalui Komisi III memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai target, tepat mutu, dan tepat sasaran. Menurut Rajab, pembangunan infrastruktur bukan sekadar menghadirkan proyek fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperlancar konektivitas antarwilayah, dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru.
Jalan yang baik, lanjutnya, akan mempermudah distribusi barang dan jasa, mempercepat akses masyarakat menuju pusat layanan, serta meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Kota Kendari.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar pembangunan tidak berhenti pada capaian saat ini. Masih banyak wilayah, terutama lorong-lorong kecil, kawasan padat penduduk, serta titik rawan genangan yang membutuhkan sentuhan pembangunan lebih lanjut. Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat merasakan manfaat yang sama tanpa terkecuali.
“Saya pikir ini harus terus ditingkatkan. Masih ada beberapa titik yang membutuhkan perhatian. Pemerintah harus terus hadir menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Rajab juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan itu dapat bertahan lama dan dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, kesadaran kolektif masyarakat dalam merawat jalan, drainase, taman kota, dan fasilitas umum lainnya sangat dibutuhkan.
“Kalau sudah dibangun, mari sama-sama kita jaga. Ini milik bersama dan manfaatnya juga kembali ke masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa keberlangsungan pembangunan sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah. Saat ini, Kota Kendari menghadapi tantangan serius setelah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan hingga lebih dari Rp200 miliar. Kondisi itu tentu berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.
Dengan situasi tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi tulang punggung utama pembiayaan pembangunan. Karena itu, peningkatan penerimaan daerah harus menjadi agenda bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah perlu terus berinovasi menggali potensi pendapatan, sementara masyarakat diharapkan taat memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.
“Kita tahu bersama DAU kita dipotong sangat besar. Maka hari ini yang paling kita andalkan adalah PAD. Dari situlah pembangunan Kota Kendari harus terus bergerak,” jelasnya.
Rajab menekankan, masyarakat memiliki peran besar dalam menopang pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Menurutnya, keseimbangan antara kerja pemerintah dan kontribusi warga merupakan kunci agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pelayanan publik, jalan yang lebih baik, penerangan kota, penataan lingkungan, dan fasilitas umum lainnya.
“Ini harus seimbang. Pemerintah membangun, masyarakat juga wajib berkontribusi melalui pajak dan retribusi. Kalau semua berjalan seiring, pembangunan akan semakin kuat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rajab menyampaikan bahwa DPRD saat ini juga memberi perhatian serius terhadap evaluasi kinerja perangkat daerah melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Dalam forum tersebut, legislatif mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan serta maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Menurutnya, situasi fiskal yang menantang justru harus dijawab dengan kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Semua pihak dituntut bergerak bersama agar Kendari tetap tumbuh sebagai kota yang maju, nyaman, modern, dan berdaya saing. (ADV)
