KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Prestasi yang ditorehkan Pemerintah Kota Kendari bersama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Kendari dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari. Bagi lembaga legislatif, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi sinyal positif bahwa upaya pembenahan tata kelola daerah dan penguatan badan usaha milik daerah mulai menunjukkan hasil nyata.
DPRD Kendari menilai capaian itu layak disambut optimistis karena hadir di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kemampuan daerah menciptakan sumber pendapatan baru. Penghargaan nasional tersebut dipandang sebagai bukti bahwa Kendari memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai daerah yang mandiri, maju, dan berdaya saing.
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menegaskan bahwa pihaknya memberikan penghargaan atas kerja keras pemerintah daerah dan manajemen BPR Bahteramas Kendari yang mampu membawa nama daerah ke level nasional.
“Kalau memang betul bekerja dengan baik dan mendapat reward, tentu kami apresiasi. Itu bagian dari fungsi DPRD. Kalau ada yang kurang, kami ingatkan. Itulah bentuk kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujar Zulham Damu, Selasa (14/4/2026).
Pernyataan itu menegaskan hubungan DPRD dan pemerintah daerah bukan semata dalam bingkai pengawasan, tetapi juga kemitraan strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan di jalur yang benar. Ketika capaian baik lahir dari kerja nyata, maka apresiasi menjadi penting sebagai energi positif untuk terus bergerak maju.
Menurut Zulham, keberhasilan yang diraih BPR Bahteramas Kendari harus dibaca lebih luas. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa BUMD daerah mampu berkembang jika dikelola dengan profesional, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Keberhasilan ini juga menjadi pesan bahwa Kota Kendari memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti pada satu sektor saja. Semangat berprestasi, inovasi, dan pelayanan prima harus diperluas ke seluruh lini pemerintahan, terutama sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong Pemerintah Kota Kendari agar menghadirkan lompatan serupa pada bidang pariwisata, pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, semakin banyak sektor yang tumbuh sehat, maka semakin kuat fondasi pembangunan Kota Kendari ke depan.
“Kalau dibutuhkan regulasi, kami siap dukung. Kalau perlu support system, kami juga siap. Bahkan jika ada inovasi yang perlu didorong, DPRD akan ikut menguatkan melalui anggaran maupun kebijakan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa DPRD siap mengambil peran strategis melalui tiga fungsi utamanya: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks pembangunan daerah, dukungan regulasi dan keberpihakan anggaran sangat menentukan cepat atau lambatnya sebuah program diwujudkan.
Lebih jauh, Zulham menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, keberhasilan BPR Bahteramas Kendari harus diterjemahkan sebagai peluang besar untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Ketika PAD tumbuh, ruang gerak pemerintah dalam membiayai pembangunan akan semakin luas.
Selama ini, banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut sering kali membuat agenda pembangunan harus menyesuaikan kondisi eksternal. Karena itu, memperkuat PAD menjadi agenda penting agar daerah memiliki kemandirian dalam merancang masa depannya sendiri.
“Harapan kita, ini menjadi income yang bisa menambah PAD. Kalau PAD kuat, maka pembangunan bisa direncanakan secara mandiri. Kita tidak terus bergantung pada dana transfer. Ada atau tidak ada transfer, daerah harus siap dengan kekuatan fiskalnya sendiri,” katanya.
Pandangan itu sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana pemerintah daerah dituntut kreatif menggali potensi ekonomi lokal dan menghadirkan sumber-sumber pendapatan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Kendari, peluang tersebut terbuka lebar melalui sektor jasa, perdagangan, perhubungan, properti, pariwisata, hingga optimalisasi BUMD.
Zulham berharap semangat inovasi yang mengantar Pemkot Kendari meraih penghargaan dapat menjalar hingga ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD didorong untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menghadirkan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi besar dalam peningkatan PAD antara lain Dinas Perhubungan melalui penataan parkir dan transportasi, Dinas Pekerjaan Umum melalui optimalisasi aset daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan melalui peningkatan kualitas layanan, serta OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan sumber pendapatan daerah.
Dengan manajemen yang baik, potensi-potensi tersebut diyakini mampu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penghargaan yang diraih saat ini harus menjadi titik awal untuk kerja yang lebih besar, bukan sekadar pencapaian yang dirayakan sesaat.
“Semangatnya sudah baik, penghargaan juga sudah ada. Tinggal bagaimana ini ditularkan sampai ke aparatur paling bawah, agar semua segmen bergerak dengan semangat yang sama untuk kemajuan Kota Kendari,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kendari dan BPR Bahteramas Kendari meraih penghargaan pada ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026). Wali Kota Kendari menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD, yang diterima oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, mewakili kepala daerah.
Sementara itu, BPR Bahteramas Kendari meraih penghargaan Bintang 5, kategori tertinggi dalam ajang tersebut. Predikat ini diberikan atas penilaian terhadap kinerja perusahaan yang sangat baik, tata kelola profesional, serta inovasi pelayanan kepada masyarakat.
Bagi DPRD Kota Kendari, penghargaan tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus tantangan baru. Prestasi harus dijaga, ditingkatkan, dan diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi warga. Sebab ukuran utama keberhasilan pemerintahan pada akhirnya bukan hanya piala dan piagam, melainkan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar dirasakan di seluruh penjuru Kota Kendari. (ADV)
