KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah terus ditunjukkan melalui dorongan serius terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian utama adalah pengelolaan parkir, yang dinilai masih menyimpan potensi besar namun belum tergarap secara maksimal.
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menegaskan bahwa sektor parkir merupakan salah satu instrumen strategis dalam menopang pendapatan daerah. Dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat serta aktivitas ekonomi yang berkembang di berbagai titik kota, potensi penerimaan dari parkir seharusnya mampu memberi kontribusi lebih signifikan bagi kas daerah.
Menurutnya, pengelolaan parkir di Kota Kendari saat ini terbagi dalam dua skema. Pertama, parkir yang dikelola melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam bentuk pajak daerah. Kedua, parkir di bahu jalan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melalui mekanisme retribusi.
“Parkir itu ada dua. Ada yang dikelola Bapenda dalam bentuk pajak daerah, dan ada yang dikelola Dinas Perhubungan dalam bentuk retribusi parkir di bahu jalan. Dua-duanya harus dimaksimalkan karena itu sumber PAD yang penting,” ujar Zulham, Selasa (14/4/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan parkir tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh perangkat daerah terkait harus bergerak dalam satu arah dengan target yang sama, yakni memastikan setiap potensi penerimaan benar-benar tercatat dan masuk ke kas pemerintah daerah.
Zulham menilai, selama ini pengawasan administratif saja tidak cukup menjawab tantangan di lapangan. Pemerintah kota, kata dia, harus lebih aktif melakukan langkah konkret, termasuk turun langsung memetakan titik-titik parkir potensial yang belum terkelola secara baik.
Ia mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan uji petik di sejumlah kawasan strategis, baik pusat perdagangan, kawasan jasa, pusat kuliner, hingga ruas jalan padat kendaraan. Langkah tersebut penting untuk mengetahui secara riil potensi pendapatan yang sesungguhnya.
“Intinya, pemerintah kota harus memastikan PAD itu benar-benar terpungut. Jangan hanya mengawal, tapi harus ada kepastian hasil di lapangan,” tegasnya.
Sebagai kota jasa dan pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tenggara, Kendari memiliki dinamika pergerakan kendaraan yang cukup tinggi setiap hari. Aktivitas itu, menurut DPRD, harus direspons dengan sistem pengelolaan parkir yang profesional, transparan, dan modern agar tidak ada potensi penerimaan yang terbuang sia-sia.
Komisi I DPRD Kota Kendari juga menyoroti masih adanya persoalan klasik dalam pengelolaan parkir, mulai dari belum optimalnya pengelolaan kantong-kantong parkir strategis, lemahnya pengawasan, hingga munculnya oknum-oknum yang memanfaatkan celah di lapangan.
Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab berdampak langsung terhadap rendahnya realisasi PAD. Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota memperkuat langkah penertiban berbasis regulasi agar pengelolaan parkir memiliki kepastian hukum dan sistem yang jelas.
“Kalau perlu diperkuat dengan regulasi, ya kita dukung. Kalau butuh Peraturan Wali Kota, silakan dibuat. Kalau butuh Perda, DPRD siap mengawal. Semua demi legalitas dan optimalisasi pendapatan daerah,” katanya.
Dukungan DPRD, lanjut Zulham, tidak hanya sebatas regulasi. Lembaga legislatif juga membuka ruang kolaborasi melalui kebijakan anggaran, terutama untuk mendukung penguatan sistem pemungutan, digitalisasi layanan, hingga peningkatan kapasitas petugas di lapangan.
Menurutnya, penggunaan sistem yang lebih modern akan mempersempit kebocoran pendapatan dan memudahkan pemerintah dalam melakukan evaluasi secara berkala. Dengan tata kelola yang baik, sektor parkir dapat menjadi sumber penerimaan yang stabil dan terus bertumbuh.
Lebih jauh, Zulham menegaskan bahwa pembenahan sektor parkir sejatinya bukan hanya bicara soal angka penerimaan, tetapi menyangkut visi besar mewujudkan kemandirian fiskal Kota Kendari. Daerah yang memiliki PAD kuat akan lebih leluasa menjalankan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat.
“Kota Kendari ini etalase Sulawesi Tenggara. Karena itu harus ada penataan, pengawasan, dan perencanaan yang matang. Jangan setiap tahun hanya perencanaan klasik, tapi harus benar-benar jadi solusi,” ungkapnya.
Sebagai ibu kota provinsi, Kendari dipandang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang efektif, termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Karena itu, setiap sektor potensial harus dipetakan dengan serius dan dikelola berbasis perencanaan yang terukur.
Zulham menekankan pentingnya perencanaan berbasis mitigasi risiko, di mana setiap program peningkatan PAD harus disusun dengan memperhitungkan hambatan, peluang, serta kebutuhan regulasi sejak awal. Dengan begitu, pelaksanaan program tidak berjalan sporadis, tetapi terarah dan berdampak nyata.
Ia menyebut terdapat dua persoalan mendasar yang saat ini harus segera dibenahi pemerintah daerah. Pertama, potensi PAD yang sudah ada belum dimaksimalkan. Kedua, masih banyak sumber PAD baru yang belum digali secara serius.
“Potensi pajak kita sebenarnya banyak. Tapi semuanya harus didalami dan disiapkan regulasinya. Tidak bisa langsung ditarik tanpa dasar hukum. Itu sebabnya DPRD siap mendukung setiap kebutuhan regulasi yang dibutuhkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Kota Kendari siap mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi daerah. Sinergi eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci agar target peningkatan PAD dapat tercapai secara berkelanjutan.
Di tengah tuntutan pembangunan kota yang semakin kompleks, kebutuhan anggaran juga terus meningkat. Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, penataan lingkungan, hingga program kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan fiskal yang kuat. Karena itu, peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.
Di akhir pernyataannya, Zulham berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Kendari tetap fokus menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa wajah pembangunan Kota Kendari ke depan sangat bergantung pada kemampuan daerah mengelola potensi pendapatan secara mandiri.
“Kita ingin PAD menjadi potret wajah pembangunan Kota Kendari. Kalau kita terus bergantung pada dana transfer daerah, tentu ruang gerak pembangunan akan sangat terbatas,” pungkasnya. (ADV)
