KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Komitmen menjaga ketahanan pangan dan menekan laju inflasi di Kota Kendari terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, DPRD, Bank Indonesia, pelaku usaha hingga masyarakat bergerak dalam satu barisan untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia, harga terjangkau, dan kesejahteraan warga terus terjaga.
Semangat itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pangan yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026). Mengusung tema “Pangan Sejahtera dan Inflasi Harga Terkendali”, forum strategis tersebut menjadi ruang konsolidasi kebijakan menghadapi tantangan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.
Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, Wakil Wali Kota Sudirman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra Edwin Permadi, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan daerah mitra, serta Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Jabar Al Jufri.
Kehadiran DPRD dalam forum tersebut menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Jabar Al Jufri, menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah Pemerintah Kota dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi.
Menurutnya, urusan pangan adalah isu mendasar yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, seluruh kebijakan yang berpihak kepada rakyat wajib mendapat dukungan politik, anggaran, dan pengawasan yang maksimal.
“Pada prinsipnya DPRD akan terus mendukung segala kebijakan yang pro rakyat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami siap bersinergi mulai dari penyusunan regulasi, penganggaran, hingga pengawasan agar target kemandirian pangan dan stabilitas harga bisa tercapai maksimal,” ujar Jabar Al Jufri di sela kegiatan.
Pernyataan itu mencerminkan posisi DPRD sebagai penjaga arah pembangunan daerah. Dalam konteks pangan, dukungan legislatif menjadi sangat penting agar setiap program memiliki payung hukum yang kuat, pendanaan yang memadai, serta pelaksanaan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan bahwa persoalan pangan tidak dapat dipandang semata sebagai urusan konsumsi rumah tangga. Lebih dari itu, pangan berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, hingga keamanan sosial.
“Tanpa pangan yang stabil, pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun tidak akan berarti,” tegas Wali Kota.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa Pemerintah Kota Kendari menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pemerintahannya. Stabilitas harga bahan pokok dipandang sebagai syarat penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai langkah nyata, Pemkot Kendari bersama Bank Indonesia meluncurkan Program Sinergi Optimal Gerakan Pengendalian Inflasi 2026 yang ditopang oleh tiga program unggulan.
Program pertama adalah PKK Kasoami atau Keluarga Adaptif, Sehat, Optimal Mengendalikan Inflasi. Program ini mendorong rumah tangga menjadi garda terdepan pengendalian inflasi melalui pemanfaatan pekarangan, penguatan ketahanan keluarga, dan pola konsumsi bijak berbasis konsep B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).
Melalui program ini, keluarga didorong menanam kebutuhan dapur seperti cabai, tomat, sayuran, serta tanaman produktif lain. Langkah sederhana tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasar sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga.
Program kedua adalah Sekolah HEBAT atau Hijau, Edukatif, dan Berkarakter. Inovasi ini mengubah lingkungan sekolah menjadi ruang belajar produktif yang menanamkan kesadaran pangan sejak dini.
Di sekolah-sekolah, para siswa diajak menanam cabai, tomat, dan tanaman hortikultura lain. Selain menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan itu juga membangun budaya produktif, kemandirian, serta pemahaman pentingnya ketahanan pangan bagi masa depan.
Program ketiga adalah Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah produsen seperti Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur. Skema ini dirancang untuk memperpendek rantai distribusi yang selama ini kerap menjadi penyebab tingginya harga di pasar.
Melalui distribusi langsung antara produsen dan distributor, ketergantungan pada banyak perantara dapat ditekan. Dampaknya, pasokan lebih lancar, harga lebih stabil, dan keuntungan petani tetap terjaga.
Dalam forum tersebut, komitmen antarwilayah diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Kesepakatan itu diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata di lapangan.
“Jangan sampai ini hanya menjadi dokumen. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Siska Karina Imran.
Langkah terpadu yang dijalankan mulai menunjukkan hasil positif. Inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 tercatat berada di angka 2,95 persen. Capaian itu dinilai cukup baik dan relatif terkendali dibanding sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara.
Angka tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan pengendalian inflasi berjalan pada jalur yang tepat. Ketersediaan barang, distribusi, dan koordinasi antarinstansi mampu menjaga harga tetap stabil di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Tak hanya fokus pada distribusi, Pemkot Kendari juga memperkuat sektor produksi lokal. Di wilayah Baruga dan Amohalo, pengembangan pertanian terus didorong agar kota ini tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Panen perdana di kawasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal Mei. Pemerintah berharap hasil pertanian lokal dapat menjadi penopang kebutuhan masyarakat sekaligus menambah pendapatan petani.
Upaya hilirisasi juga mulai dilakukan melalui reaktivasi fasilitas penggilingan padi dan penyiapan lahan pengeringan gabah. Langkah ini penting agar hasil panen tidak lagi keluar daerah dalam bentuk mentah, lalu kembali masuk dengan harga lebih mahal setelah diproses di tempat lain.
Dengan pengolahan di daerah sendiri, nilai tambah ekonomi akan tetap berputar di Kendari. Petani memperoleh harga lebih baik, lapangan kerja tercipta, dan masyarakat menikmati pasokan yang lebih terjangkau.
Selain itu, pemerintah turut memperbaiki akses jalan pertanian guna memperlancar distribusi hasil panen dari sentra produksi menuju pasar-pasar kota. Infrastruktur yang baik diyakini menjadi kunci menekan biaya logistik dan mempercepat arus barang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Edwin Permadi, mengingatkan bahwa ancaman inflasi masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal seperti geopolitik global dan perubahan iklim. Karena itu, penguatan sistem pangan dari hulu hingga hilir harus terus dilakukan, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan seperti cold storage.
Menurutnya, ketahanan pangan modern tidak cukup hanya mengandalkan produksi, tetapi juga membutuhkan sistem distribusi, penyimpanan, dan manajemen pasokan yang efisien.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Kota Kendari menghadapi agenda internasional dalam waktu dekat. Dalam momentum tersebut, sektor pangan dan UMKM akan menjadi etalase daerah di hadapan tamu dari berbagai negara.
DPRD Kota Kendari memastikan akan terus mengawal seluruh agenda strategis tersebut. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat diyakini menjadi kekuatan besar untuk menjadikan Kendari sebagai kota yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Ketika pangan terjaga, harga stabil, dan ekonomi bergerak, maka rakyatlah yang akan merasakan manfaat paling nyata. Dan di situlah arah pembangunan sesungguhnya: menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Kendari. (ADV)
