KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Dering panggilan darurat di Kota Kendari sepanjang Maret 2026 mencatat lonjakan yang mencolok. Dalam satu bulan, layanan call center 112 menerima 2.566 panggilan.
Namun, tidak semua panggilan berujung penanganan. Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari menunjukkan, hanya 1.854 panggilan atau sekitar 72 persen yang dinyatakan valid.
Sisanya, 712 panggilan setara 28 persen tergolong tidak valid, mulai dari panggilan iseng hingga panggilan tanpa suara.
Dari laporan yang sah tersebut, operator menerbitkan 199 tiket kejadian yang kemudian didistribusikan ke berbagai instansi. Hingga akhir periode pelaporan, sebanyak 120 tiket atau 60 persen telah diselesaikan, sementara 79 lainnya masih dalam proses.
Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menilai tingginya jumlah panggilan sebagai indikator kepercayaan publik yang terus tumbuh.
“Layanan 112 ini menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Kami terus berupaya memastikan setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh instansi terkait,” ungkapnya, Kamis (2/4/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya angka panggilan tidak valid dapat mengganggu efektivitas layanan darurat.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan ini secara bijak. Panggilan palsu atau tidak jelas tentu akan menghambat penanganan laporan yang benar-benar membutuhkan respons cepat,” kata Sahuriyanto.
Ragam laporan yang masuk tambahnya mencerminkan kompleksitas persoalan kota. Keluhan paling umum meliputi gangguan listrik, lampu jalan padam, hingga pohon tumbang dan permintaan penebangan. Tak sedikit pula laporan terkait kriminalitas seperti tawuran, hingga kondisi darurat seperti kebakaran dan permintaan ambulans.
Masalah infrastruktur juga muncul, mulai dari bak sampah penuh, air PDAM tidak mengalir, hingga permintaan pembangunan drainase di sejumlah wilayah.
Dinas Perhubungan menjadi instansi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 42 kasus. Disusul PLN dengan 34 laporan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 25 laporan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 21 laporan.
Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Polres masing-masing menerima 13 laporan, dengan sejumlah instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR turut menangani aduan sesuai bidangnya.
Dinas Pemadam Kebakaran mencatat tingkat penyelesaian hingga 93 persen, diikuti BPBD dengan 92 persen. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bahkan berhasil menuntaskan seluruh laporan yang masuk mencapai 100 persen.
PLN dan Polres juga mencatat seluruh laporan telah ditindaklanjuti tanpa tersisa. Namun, tidak semua instansi mencatat capaian serupa. Dinas Perhubungan, meski menerima laporan terbanyak, baru menyelesaikan sekitar 5 persen kasus. Sementara itu, DLHK masih menyisakan lebih dari separuh laporan yang belum terselesaikan.
Di tingkat kecamatan, disparitas penanganan juga tampak jelas. Kecamatan Mandonga menjadi wilayah dengan capaian terbaik, berhasil menyelesaikan seluruh laporan yang masuk.
Sebaliknya, kecamatan Poasia, Wua-Wua, Kambu, Kendari Barat, dan Kendari masih memiliki sejumlah laporan yang belum tertangani sepenuhnya. Situasi ini, menurut Sahuriyanto, akan menjadi fokus evaluasi ke depan.
“Ke depan, kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap laporan bisa diselesaikan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tandas Sahuriyanto.
Reporter: Lan
