KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari bergerak cepat dengan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pelindo. Hal ini sebagai upaya untuk merespon cepat keluhan sopir kontainer yang menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (2/7/2025) lalu,
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para sopir yang tergabung dalam Ikatan Driver Container Kendari itu menyoroti kondisi jalan rusak di jalur vital Pelabuhan Bungkutoko–Pelindo, yang selama ini menjadi akses utama keluar-masuk kontainer logistik dari dan ke pelabuhan.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar. Ia mengatakan, kerusakan jalan yang menjadi tuntutan para sopir container memang sudah dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
Dari hasil analisis teknis yang dilakukan pihak terkait, diketahui bahwa jenis kendaraan yang melintasi jalur tersebut membawa muatan dengan tonase tinggi, sehingga permukaan jalan tidak lagi memadai jika hanya menggunakan lapisan aspal biasa.
“Setelah kita analisis secara teknis, memang jalan ini tidak bisa hanya diaspal karena kendaraan yang lewat, seperti container, membawa beban yang sangat berat. Harus di beton agar tahan lama,” beber La Ode Ashar kepada wartawan usai kunjungan, Senin (7/7/2025).
La Ode Ashar mengungkapkan, untuk membeton jalan sepanjang akses Pelabuhan Bungkutoko hingga ke area Pelindo, dibutuhkan anggaran besar yang diperkirakan mencapai Rp45 miliar. Mengingat besarnya biaya tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari akan mengusulkan pembiayaannya kepada pemerintah pusat.
“Kita sudah hitung kebutuhan anggarannya, sekitar Rp 45 miliar. Dan Pemkot Kendari akan mengajukan usulan pendanaan itu ke pemerintah pusat agar bisa ditangani melalui program strategis nasional atau dana alokasi khusus,” tambahnya.
Namun demikian, proses pengusulan dan realisasi anggaran tentunya tidak bisa instan. Untuk itu, pihak DPRD mendorong agar ada solusi jangka pendek sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah sementara yang disarankan adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pelindo untuk perbaikan sementara jalan yang rusak parah.
“Sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan proses hibah aset jalan, kita minta Pelindo segera ambil bagian untuk penanganan sementara. Bisa gunakan CSR agar jalan ini tidak semakin membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa pihak Pelindo pada dasarnya siap membantu dalam hal perbaikan jalan, namun mereka menginginkan agar jalur jalan menuju pelabuhan dihibahkan terlebih dahulu oleh Pemkot Kendari kepada Pelindo. Terkait hal ini, ia secara pribadi akan mendorong adanya kajian mendalam dari Pemkot Kendari untuk menimbang kemungkinan hibah tersebut.
“Pelindo siap bantu, tapi mereka minta jalan itu dihibahkan dulu. Saya kira tidak ada masalah sepanjang tidak ada risiko yang bisa merugikan aset Pemkot. Harus dikaji dengan baik. Kalau memang tidak ada hal yang mengkhawatirkan, hibahkan saja agar bisa segera ditangani,” paparnya.
Menurut dia, komitmen awal pembangunan kawasan pelabuhan memang sudah melibatkan peran Pemkot Kendari, terutama dalam hal penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus menuntaskan tanggung jawabnya dengan menyiapkan prasarana yang mendukung aktivitas pelabuhan.
“Dulu waktu awal Pelindo dibangun, itu berdasarkan komitmen Pemkot untuk menyiapkan lahannya. Artinya bukan hanya lahannya saja, tapi infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitas logistik di dalamnya juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab Pemkot. Jangan biarkan jadi hambatan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, La Ode Ashar mengatakan bahwa DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 14 Juli 2025 mendatang, membahas persoalan jalan menuju Pelabuhan Bungkutoko-Pelindo. Ia menegaskan bahwa pihak DPRD Kota Kendari siap hadir dan memberi masukan dalam forum tersebut.
“Kita siap hadir di RDP tanggal 14 nanti. Kita harap sebelum RDP itu digelar, Pelindo sudah bisa melakukan penanganan sementara agar masyarakat dan sopir kontainer merasa diperhatikan dan aktivitas logistik tidak terganggu,” tandasnya. (ADV)
