KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan pemerintah pusat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kini justru dipertanyakan efektivitasnya di Sulawesi Tenggara. Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) menilai, pelaksanaan di lapangan jauh dari standar yang ditetapkan, bahkan berpotensi menjadi ladang bisnis menggiurkan yang rawan praktik korupsi.
Dewan Pembina AP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi, mengungkapkan temuan mencengangkan terkait dapur-dapur pengelola MBG. Alih-alih menjadi ruang steril yang memenuhi standar gizi dan kebersihan, ada dapur yang berdiri tepat di bawah sarang burung walet. Lebih parah lagi, sejumlah pengelola disebut mencuci peralatan makan langsung di tanah tanpa fasilitas sanitasi memadai.
“Kalau dalam satu kecamatan ada dapur mengelola makanan untuk 3.000 siswa, maka keuntungannya bisa Rp9 juta per hari. Tapi ini bukan sekadar soal untung, melainkan soal layak atau tidak dapur itu, sehat atau tidak makanan yang mereka sajikan,” tegas La Ode Hasanuddin, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, kondisi itu jelas bertolak belakang dengan semangat program yang diinstruksikan Presiden RI. MBG diluncurkan dengan anggaran fantastis demi memperbaiki gizi anak-anak dan ibu hamil, mengurangi malnutrisi, serta mendongkrak kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, di Sultra, tujuan mulia itu justru bisa kandas bila pengawasan dibiarkan lemah.
La Ode Hasanuddin menegaskan, banyak dapur MBG di Sultra diduga hanya mengejar profit tanpa memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini dinilainya tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat.
“Kalau dapurnya seperti itu, bagaimana kita mau bicara soal peningkatan gizi, pola makan sehat, dan pendidikan generasi masa depan? Alih-alih sehat, jangan sampai peserta didik kita justru keracunan makanan MBG,” sindirnya.
AP2 Sultra pun mendesak BGN segera melakukan audit menyeluruh, termasuk mencabut izin dapur yang tidak memenuhi standar. Ia menilai, pembiaran terhadap pelanggaran SOP sama saja dengan merusak tujuan utama program MBG.
Program makan bergizi gratis, kata La Ode Hasanuddin, seharusnya tidak berhenti pada jargon pencitraan semata. Lebih dari itu, ia harus diwujudkan dengan kualitas layanan yang terjamin, transparan, dan akuntabel.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai Sultra jadi contoh buruk hanya karena kelalaian dalam implementasi. Kita ingin MBG benar-benar memuliakan cita-cita bangsa, bukan jadi ajang cari untung bagi segelintir pengelola dapur,” pungkasnya.
Reporter: Lan
