KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Persoalan banjir yang selama ini menjadi langganan tahunan di Kota Kendari kembali mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari. Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman, properti, dan pembangunan kota, dibutuhkan langkah nyata serta terobosan baru agar persoalan klasik tersebut tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik, menegaskan bahwa perkembangan Kota Kendari sebagai pusat aktivitas kawasan penyangga menuntut kesiapan infrastruktur yang lebih matang. Menurutnya, Kota Kendari saat ini bukan hanya melayani kebutuhan masyarakat di dalam kota, tetapi juga menjadi sentral pergerakan masyarakat dari wilayah sekitar seperti Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe.
“Kalau kita lihat hari ini, perkembangan kawasan di Kota Kendari begitu pesat. Ini tentu membutuhkan terobosan baru. Kota ini sudah menjadi pusat dari daerah penyangga, baik Konsel maupun Konawe. Dengan volume air yang begitu besar, kita tidak bisa lagi mengandalkan sistem lama,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, pertumbuhan kawasan hunian dan pembangunan properti yang terus meningkat turut memberi dampak pada berkurangnya area resapan air. Karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh.
Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah pembangunan kolam retensi. Rajab Jinik mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Kendari yang dinilai mampu membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi V DPR RI dan Ridwan Bae, guna memperjuangkan program pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kota Kendari.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan apresiasi dan dukungan atas langkah Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara Ahmad Safei, serta Plt Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid, yang turun langsung meninjau rencana pembangunan kolam retensi di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga.
Menurut Rajab Jinik, kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bukti nyata bahwa persoalan banjir di Kota Kendari telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai sinergi lintas lembaga sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur strategis dapat segera direalisasikan.
“Bu Wali Kota Kendari mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat lewat Komisi V DPR RI, termasuk Pak Ridwan Bae, untuk memprogramkan pembangunan kolam retensi sebagai jawaban atas masalah serius di kota ini,” katanya.
Kolam Retensi Nanga-Nanga sendiri dirancang sebagai infrastruktur utama pengendali banjir dengan luas sekitar 45,54 hektare dan kapasitas tampung mencapai 1,58 juta meter kubik air. Proyek strategis tersebut diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp385,34 miliar serta mampu menekan debit banjir hingga 54,14 persen.
Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, kolam retensi tersebut juga direncanakan menjadi kawasan konservasi air sekaligus ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dengan konsep tersebut, kehadiran infrastruktur ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan banjir, tetapi juga menambah ruang hijau dan kawasan rekreasi baru bagi warga Kota Kendari.
Menurut Rajab Jinik, keberadaan kolam retensi terbukti efektif menahan debit air dan mengurangi risiko genangan di kawasan rawan banjir. Ia mencontohkan kolam retensi yang telah dibangun di kawasan Boulevard, yang dinilai memberi dampak signifikan terhadap penanganan banjir di wilayah sekitarnya.
“Kolam retensi yang sudah lama dibangun di Boulevard itu sangat berdampak dalam menyelesaikan persoalan banjir yang ada sekarang. Kalau yang di Baruga juga dibangun, insya Allah banjir ke depan tidak akan sederas seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi saja tidak cukup. Penanganan banjir juga harus dibarengi dengan rehabilitasi dan perbaikan drainase di lingkungan permukiman warga. Menurutnya, drainase merupakan jalur utama yang mengatur aliran air agar dapat tersalur dengan baik hingga ke muara.
“Drainase lingkungan itu penting. Dari situlah kita bisa membuat skema aliran air, apalagi pusat kota ini merupakan dataran rendah. Air harus bisa keluar dan tersalur sampai ke muara,” tegasnya.
Rajab Jinik mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat terkait banjir hampir tidak pernah berhenti disampaikan kepada DPRD. Keluhan tersebut muncul dalam berbagai kesempatan, baik melalui reses, diskusi warga, maupun pertemuan langsung dengan masyarakat.
“Masalah banjir ini hampir setiap hari masuk aspirasinya. Tiap minggu, tiap bulan selalu ada. Karena itu kami terus berdiskusi dengan masyarakat dan memetakan sumber persoalan, apakah berasal dari daerah penyangga atau karena infrastruktur yang belum memadai,” ujarnya.
Dari hasil pemetaan tersebut, DPRD mendorong penyelesaian banjir dilakukan dalam tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, penanganan dapat dilakukan melalui normalisasi drainase dan pembersihan saluran air. Sementara jangka menengah dan panjang diarahkan pada pembangunan infrastruktur besar seperti kolam retensi, peningkatan sistem drainase kota, serta penataan kawasan.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD siap mendorong penganggaran melalui APBD, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) 35 anggota DPRD yang dapat diarahkan pada program prioritas di masing-masing daerah pemilihan.
“Kalau itu memang sangat prioritas untuk masyarakat, terutama dalam menyelesaikan banjir, kenapa tidak? Pokir anggota DPRD bisa diarahkan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Selain peran pemerintah, Rajab Jinik menilai kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengatasi banjir. Menurutnya, banjir tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada penyebab yang harus diselesaikan bersama.
“Banjir itu tidak datang sendiri. Ada sebabnya. Yang pertama persoalan sampah, kemudian endapan-endapan di drainase yang sudah lama tidak dibersihkan,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah wilayah di tingkat kelurahan, RT, dan RW agar aktif membangun gerakan kebersihan lingkungan secara rutin. Kerja bakti mingguan dinilai dapat menjadi langkah sederhana namun efektif dalam mencegah penyumbatan saluran air.
“Kalau hanya berharap pemerintah kota, persoalan banjir ini tidak akan pernah selesai. Kita butuh peran RT, RW, lurah, dan masyarakat. Misalnya setiap akhir pekan ada kerja bakti membersihkan drainase. Kalau dilakukan bersama-sama, tentu hasilnya akan terasa,” pungkasnya. (ADV)
