KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang akan melelang puluhan unit kendaraan dinas yang sudah tua mendapat dukungan penuh dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan rasional demi efisiensi penggunaan anggaran serta bagian dari upaya peremajaan aset pemerintah yang sudah tidak lagi layak pakai.
Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik, mengatakan bahwa kendaraan dinas yang sudah berusia lebih dari 10 tahun umumnya tidak lagi efisien digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Selain itu, biaya perawatan yang terus meningkat setiap tahun justru membebani anggaran daerah.
“Kami di Komisi III memandang bahwa rencana Pemkot Kendari untuk melelang kendaraan dinas yang sudah tua dan tidak layak pakai merupakan langkah yang sangat rasional. Ini bukan hanya soal mengganti kendaraan, tetapi menyangkut efisiensi anggaran secara keseluruhan,” ujar Rajab saat dikonfirmasi melalui telepon whatsappnya, Jumat (4/7/2025).
Menurut Rajab, tidak sedikit kendaraan dinas milik Pemkot Kendari yang kondisinya sudah jauh dari kata layak, dan keberadaannya justru membebani APBD akibat biaya pemeliharaan yang membengkak. Beberapa kendaraan bahkan tidak lagi bisa berfungsi optimal dan hanya terparkir di garasi tanpa pemanfaatan.
“Kalau biaya perbaikan setiap tahun lebih besar dari nilai mobil itu sendiri, itu namanya pemborosan. Daripada uang habis untuk perbaikan terus menerus, lebih baik dialihkan ke pengadaan kendaraan baru yang lebih efisien, hemat bahan bakar, dan tentunya mendukung efektivitas kinerja pemerintah,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan lelang, Pemkot Kendari memastikan prosesnya berjalan transparan dan akuntabel. Menurutnya, semua tahapan lelang harus dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari pendataan, penilaian aset, penentuan harga limit, hingga pelaksanaan lelang secara terbuka.
“Kami akan mengawal proses ini dari awal hingga akhir. Jangan sampai ada kesan bahwa kendaraan dinas tersebut dialihkan dengan harga yang tidak sesuai atau diberikan ke pihak-pihak tertentu tanpa melalui proses yang semestinya. Harus terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” tegasnya.
Tak hanya itu, politikus Golkar itu juga menekankan pentingnya kebijakan ini diikuti dengan perencanaan pengadaan kendaraan baru yang tepat sasaran. Ia berharap Pemkot Kendari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan kendaraan di setiap OPD, agar pengadaan kendaraan baru benar-benar mendukung efektivitas pelayanan publik.
“Kami berharap, setelah lelang dilakukan, pengadaan kendaraan baru benar-benar dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Jangan sampai ada kendaraan baru tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Langkah yang diambil Pemkot Kendari ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana aset daerah dikelola secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Rajab mengungkapkan bahwa DPRD mendukung penuh setiap kebijakan yang mengedepankan efisiensi anggaran selama dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami selalu mendorong agar aset daerah dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan, ya dilelang saja. Tapi jangan lupa, hasil lelang itu juga harus masuk kembali ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan puluhan unit mobil dinas yang akan dilelang merupakan langkah bagian dari upaya Pemkot Kendari untuk meningkatkan efisiensi anggaran, khususnya dalam hal operasional kendaraan dinas.
“Kendaraan-kendaraan ini memang masih dalam kondisi layak pakai, namun usia yang sudah tua membuat biaya operasionalnya jauh lebih besar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melelang kendaraan-kendaraan lama in,” ungkapnya,”.
Siska Karina Imran menuturkan hasil dari lelang kendaraan ini akan dialokasikan untuk pembelian mobil dinas baru yang lebih efisien, baik dari segi konsumsi bahan bakar maupun biaya perawatan.
“Dengan kendaraan baru yang lebih hemat dan ramah lingkungan, kinerja operasional pemerintah daerah diharapkan akan semakin optimal,” tandasnya. (ADV)
