KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta akuntabel, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari yang telah disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).
Evaluasi tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar selaras dengan aturan, kebutuhan masyarakat, dan visi pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto saat menghadiri acara penyerahan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota se-Sultra Tahun Anggaran 2024, Jumat (22/8/2025). Ia menegaskan komitmen DPRD Kota Kendari untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“DPRD Kota Kendari akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD dan memastikan bahwa rekomendasi dari evaluasi ini diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Kendari,” ungkapnya.
Tak lupa, La Ode Muhammad Inarto, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut dinilai bukan sekadar sebuah mekanisme formal, melainkan wujud nyata dari upaya bersama untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan regulasi, serta mampu menjawab tantangan zaman.
“Kami mengapresiasi evaluasi ini sebagai masukan berharga untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah Kota Kendari,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Kendari menyampaikan, pihaknya memandang evaluasi APBD oleh Gubernur merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan koreksi yang diberikan oleh Gubernur. Evaluasi ini adalah bagian dari proses check and balance yang membuat APBD semakin matang, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.
Kata dia, APBD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Ia bukan hanya sekadar deretan angka belanja dan pendapatan, melainkan cerminan visi, misi, serta harapan warga terhadap masa depan kotanya. Melalui evaluasi dari Gubernur, DPRD Kendari meyakini terdapat proses penyelarasan antara program-program daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi, bahkan nasional.
“Dengan adanya evaluasi ini, kita dapat memastikan bahwa program yang kita rancang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi maupun nasional. Hal ini sangat penting agar pembangunan di kota kita memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah secara keseluruhan,” terang Ketua Badan Anggaran DPRD Kendari tersebut.
Lebih jauh, hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui bahwa APBD yang disusun, dibahas, dan ditetapkan bersama DPRD dan pemerintah kota telah melalui pengawasan berlapis.
“Kita ingin menunjukkan bahwa uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
La Ode Muhammmad Inarto menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Selain itu, DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap catatan evaluasi benar-benar ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah kota.
Kata dia, DPRD Kendari menyadari bahwa setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Oleh karena itu, evaluasi dari Gubernur dianggap sebagai proses penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih program, tidak ada kegiatan yang melenceng dari aturan, serta setiap pos anggaran benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh hanya berhenti pada apresiasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkan catatan tersebut ke dalam tindakan nyata,” pungkasnya.
Acara yang berlangsung di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara ini dipimpin oleh Plt. Kepala BPKAD Sultra, Hasrullah, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kabupaten/kota, termasuk Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, dan Plt. Kepala BPKAD Kota Kendari, Marvin. (ADV)
