KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menerima kunjungan kerja dari dua lembaga legislatif daerah, yakni DPRD Kabupaten Buton Selatan (Busel) dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), pada Kamis (10/7/2025).
Kunjungan tersebut berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Kota Kendari dan berlangsung dalam suasana yang hangat, terbuka, dan produktif.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari, Dasril Yamin, yang didampingi oleh staf kepegawaian, Muhammad Asiz, serta staf pimpinan DPRD, Aziz.
Kedua rombongan datang dengan agenda berbeda namun memiliki kesamaan tujuan, yakni memperkuat fungsi kelembagaan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing.
Dalam agenda kunjungannya, DPRD Kabupaten Buton Selatan datang untuk melakukan konsultasi seputar kebijakan dan regulasi penanggulangan serta pengendalian bencana di Kota Kendari.
Daerah tersebut tengah merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal serupa, dan Kendari dipilih sebagai rujukan karena dinilai telah lebih dulu memiliki regulasi kebencanaan yang komprehensif dan implementatif.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan membawa misi konsultasi terkait penguatan peran legislatif dalam pengawasan prioritas pembangunan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, mereka menggali informasi terkait sistem pengawasan yang diterapkan DPRD Kota Kendari dalam mengawal program-program pembangunan strategis, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Kepala Bagian Umum Setwan DPRD Kota Kendari, Dasril Yamin menyatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan dua DPRD dari kabupaten berbeda tersebut. Menurutnya, kunjungan kerja semacam ini merupakan bentuk sinergi antarlembaga legislatif yang penting dalam upaya saling belajar dan memperkaya perspektif kelembagaan.
“Kami merasa terhormat menjadi tempat tujuan konsultasi dua lembaga legislatif dari daerah lain. Ini menunjukkan bahwa Kota Kendari, khususnya DPRD, memiliki kebijakan dan praktik kelembagaan yang bisa menjadi referensi,” ungkap Dasril.
Ia menambahkan bahwa komunikasi dan kerja sama antarlembaga seperti ini harus terus dibangun demi memperkuat fondasi demokrasi lokal yang sehat dan partisipatif.
“DPRD Kota Kendari selalu terbuka terhadap kunjungan dari rekan-rekan legislatif di daerah lain. Kami berharap pengalaman dan kebijakan yang telah kami jalankan dapat menjadi referensi positif dalam penyusunan regulasi, implementasi kebijakan, maupun penguatan fungsi pengawasan di daerah masing-masing,” katanya.
Lebih lanjut, Dasril juga menekankan pentingnya penyusunan Perda berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan berbasis pada data dan kajian yang kuat.
“Setiap daerah tentu punya tantangan sendiri. Tapi melalui forum seperti ini, kita bisa saling berbagi pengalaman. Misalnya dalam hal kebencanaan, penting bagi setiap daerah memiliki kerangka hukum yang kuat, termasuk mekanisme respons cepat, anggaran darurat, dan keterlibatan masyarakat,” tambahnya.
“Kami senang mendapat kunjungan dari DPRD Busel dan Konkep. Semoga hubungan ini bisa terus kita bangun, baik secara kelembagaan maupun personal,” tutup Dasril Yamin.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan, La Ode Dikron mengatakan bahwa pihaknya memilih Kota Kendari sebagai daerah tujuan konsultasi karena dinilai memiliki pengalaman dan perangkat hukum yang lebih siap dalam menghadapi potensi bencana.
“Kami sedang dalam proses menyusun Perda Penanggulangan Bencana. Daerah kami juga cukup rawan, baik banjir maupun kebakaran. Setelah mempelajari struktur Perda di Kota Kendari, kami merasa banyak hal yang bisa kami adopsi, terutama dalam hal sistem pelaporan bencana, peran BPBD, hingga keterlibatan masyarakat dan dunia usaha,” bebernya.
Ia berharap, hasil dari kunjungan ini bisa segera mereka tindaklanjuti dengan penyusunan naskah akademik dan draf perda yang lebih kontekstual dengan kondisi wilayah Busel.
Adapun dari rombongan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, Ketua Komisi III, Kalbi Erdiansyah menyampaikan bahwa fokus utama mereka adalah memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap pembangunan.
“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana DPRD Kota Kendari menjalankan fungsi pengawasan, mulai dari tahapan perencanaan program sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya. Kami sedang membenahi sistem pengawasan di Konkep, agar pembangunan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, di banyak daerah, tantangan terbesar justru terletak pada lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, peran DPRD harus diperkuat agar pembangunan tidak menyimpang dari rencana awal dan mampu menyentuh sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. (ADV)
