KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari kembali menegaskan perannya sebagai pilar pengawasan dan mitra strategis pemerintah daerah melalui pelaksanaan Rapat Paripurna khusus dalam rangka penerimaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Kendari.
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Kendari pada Senin (30/3/2026) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua I, Rizki Brilian Pagala. Agenda penting tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD Kota Kendari.
Dalam suasana yang penuh khidmat dan konstruktif, DPRD Kota Kendari secara resmi menerima LKPJ Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota kepada publik. Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto menegaskan bahwa laporan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi bahan evaluasi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami dengan senang hati menerima LKPJ Tahun 2025 ini sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Kota Kendari kepada masyarakat. Secara umum, capaian yang disampaikan menunjukkan tren positif di berbagai sektor pembangunan,” ujarnya dalam sambutannya.
Ia menyoroti sejumlah indikator makro yang mengalami peningkatan signifikan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta kualitas pelayanan publik yang semakin membaik. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kerja keras dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, Kerua DPRD Kota Kendari juga menekankan pentingnya menjaga objektivitas dalam membaca capaian tersebut. Di balik tren positif yang ditunjukkan, masih terdapat sejumlah tantangan krusial yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal penanganan pengangguran.
“Kita patut bersyukur atas berbagai capaian yang telah diraih. Namun, tantangan seperti angka pengangguran—khususnya di kalangan generasi muda—tidak boleh diabaikan. Ini harus menjadi fokus bersama untuk dicarikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,” tegas La Ode Muhammad Inarto.
Lebih lanjut, La Ode Muhammad Inarto menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi.
“LKPJ merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program pembangunan ke depan,” ujar Wali Kota dalam pidatonya.
Dalam pemaparannya, Siska Karina Imran mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,57 triliun atau sebesar 92,05 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,49 triliun atau 89,43 persen.
Dari sisi indikator makro pembangunan, Pemerintah Kota Kendari mencatat sejumlah capaian menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 86,36, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen, serta tingkat inflasi yang tetap terkendali di angka 2,96 persen. Capaian ini menunjukkan stabilitas ekonomi daerah yang relatif terjaga di tengah dinamika global dan nasional.
Meski demikian, tingkat pengangguran yang berada pada angka 5,94 persen masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Pemerintah Kota Kendari menyadari bahwa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda prioritas dalam pembangunan ke depan.
Untuk itu, pada tahun 2026, Pemerintah Kota menetapkan sejumlah fokus utama pembangunan, di antaranya penguatan infrastruktur dasar, penanganan persoalan sampah dan banjir, serta peningkatan kualitas layanan publik yang lebih responsif dan inklusif.
Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga menjadi ruang dialog strategis antara DPRD dan Pemerintah Kota Kendari dalam menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen bersama. DPRD Kota Kendari menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan diterimanya LKPJ Tahun 2025, Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto berharap seluruh capaian yang telah diraih dapat menjadi fondasi kuat untuk melangkah lebih maju. Kolaborasi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif diyakini akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sekaligus mendorong Kota Kendari menuju arah yang lebih progresif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (ADV)
