JAKARTA,TAJUKSULTRA.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan konsultasi dengan PT. Pelabuhan Indonesia (PERSERO) PT. Pelindo Terminal Petikemas di Pelindo Tower Jakarta terkait pembangunan jalan menuju PT. Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Kendari Newport Cabang Kendari, Kamis (11/9/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar, yang memimpin langsung pertemuan tersebut didampingi anggota Komisi III, Hasbulan. Kunjungan ini diterima oleh Tim Dukungan Litigasi Hukum PT. Pelindo, M. Malik dan Adi Nurcahya. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat dan pengguna jalan terkait kerusakan parah akses menuju Pelabuhan Bungkutoko dan beberapa titik jalur distribusi barang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III, La Ode Azhar, mendorong Pelindo untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi kerusakan jalan akses menuju pelabuhan Kendari Newport. Ia menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga permanen dan jangka panjang.
“Kami datang ke sini untuk mencari terobosan dan meyakinkan Pelindo agar segera mengatasi masalah kerusakan jalan ini. Kondisi jalan yang rusak parah tidak hanya mengganggu aktivitas transportasi, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan, yakni terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar akibat debu yang bertebaran,” ujar La Ode Azhar.
Kunjungan konsultasi ini juga menjadi bagian dari agenda besar Komisi III dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata di Kota Kendari. Komisi III ingin memastikan bahwa setiap infrastruktur vital, termasuk jalan menuju pelabuhan, tidak diabaikan dalam perencanaan pembangunan kota.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin masalah jalan menuju pelabuhan ini hanya ditangani dengan tambal sulam. Menurutnya, jalan yang setiap hari dilalui kendaraan berat, truk kontainer, dan angkutan logistik seharusnya mendapat perhatian khusus dengan solusi permanen.
“Jalan akses pelabuhan ini adalah urat nadi perekonomian. Setiap hari ratusan kendaraan keluar masuk membawa barang kebutuhan masyarakat. Jika jalannya rusak parah, bukan hanya pengguna jalan yang dirugikan, tapi juga distribusi logistik kota bisa terganggu. Kami ingin Pelindo bersama pemerintah mencari solusi permanen, bukan sekadar perbaikan sementara,” tegas La Ode Azhar.
La Ode Azhar juga menceritakan kronologis pemblokiran jalan oleh warga sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang rusak dan berdebu. Ia berharap Pelindo dapat memahami betul aspirasi masyarakat dan segera mengambil tindakan yang diperlukan.
“Kami memahami bahwa Pelindo memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, namun kami juga tidak ingin masyarakat menjadi korban dari aktivitas kepelabuhanan. Oleh karena itu, kami mendorong Pelindo untuk menemukan win-win solution, yang menguntungkan semua pihak,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar Kota Kendari ini menambahkan bahwa persoalan kerusakan jalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan sering menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya sopir angkutan. Ia berharap ada komitmen bersama agar persoalan ini segera dituntaskan.
“Setiap kali hujan, jalan berubah seperti kubangan. Sopir truk sering mengeluh karena kendaraan mereka cepat rusak akibat jalan yang berlubang dalam. Kita sudah bosan dengan janji-janji perbaikan tambal sulam, yang baru beberapa bulan kemudian rusak lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah rekonstruksi jalan dengan standar yang sesuai,” ungkap La Ode Azhar.
Komisi III juga menyampaikan bahwa perbaikan jalan akses pelabuhan akan berdampak langsung pada kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat di Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan kondisi jalan yang layak, biaya logistik dapat ditekan, sehingga harga barang di pasar pun bisa lebih stabil.
“Jangan lupa, kerusakan jalan bukan hanya merugikan sopir atau perusahaan logistik, tapi ujung-ujungnya masyarakat juga yang terbebani. Jika distribusi terganggu, harga barang bisa naik. Jadi, memperbaiki jalan ini sama saja dengan menolong masyarakat banyak,” tutur Ashar.
Lebih lanjut Politisi Partai Golkar ini menjelaskan Walaupun sesungguhnya berkaitan jalan menuju Kendari Newport (Pelindo) itu adalah aset Pemerintah Kota Kendari yang kewenangan penanganannya menjadi beban kota Kendari tetapi mengingat kondisi keuangan Kota Kendari masih sangat terbatas sehingga bantuan dari pihak PT. Pelindo sangat diharapkan. (ADV)
