Dikbud Sultra Satukan Kepala Sekolah, Dorong Kepercayaan Diri dan Kualitas Pendidikan Daerah

Ketgam: Plt Kepala Dikbud Sultra Prof. Aris Badara saat memimpin Rakor Kepala KCD dan Kepala SMA/SMK/SLB se-Sulawesi Tenggara di Kendari. Foto: Lan

KENDARI, TAJUKSULTRA.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD), Kepala SMA, SMK, serta SLB negeri dan swasta se-Sultra. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikbud Sultra, Prof. Aris Badara, menegaskan bahwa rakor tersebut akan dilaksanakan secara rutin mengingat dinamika dan perkembangan dunia pendidikan yang berlangsung sangat cepat.

“Ini akan menjadi kegiatan rutin, sebagai forum monitoring dan evaluasi. Perkembangan pendidikan begitu dinamis, sehingga perlu dikawal secara berkelanjutan, mulai dari tingkat provinsi, KCD, kepala sekolah, hingga unit terkecil di Dikbud Sultra,” ujar Aris Badara, Rabu (11/2/2025).

Rakor ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan atensi khusus Gubernur Sultra terkait sektor pendidikan, terutama dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Program Sekolah Garuda.

Aris Badara mengungkapkan keprihatinannya atas masih rendahnya jumlah pendaftar kepala sekolah dari Sultra dalam program Sekolah Garuda. Bahkan, menurutnya, pendaftar dari luar Sultra justru lebih banyak.

“Saya berharap ibu dan bapak kepala sekolah lebih percaya diri. Jangan takut dengan kriteria. Kesempatan ini harus disambut, karena ini program strategis nasional,” tegasnya.

Selain kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidik juga didorong untuk memanfaatkan peluang menjadi bagian dari Sekolah Garuda, termasuk memberi motivasi kepada siswa agar berani bersaing.

“Percaya diri dan punya keberanian. Kepala sekolah, tenaga pendidik, bahkan siswa memiliki peluang yang sama,” imbuhnya.

Dalam rakor tersebut, Aris Badara juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dikbud Sultra melalui KCD telah menyampaikan surat terkait sistem pendataan yang akan dimanfaatkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan dukungan tim kesehatan.

Pendataan ini bertujuan menghasilkan data yang spesifik dan akurat, termasuk informasi siswa yang memiliki fobia makanan, intoleransi, maupun alergi.

“Ini kontribusi Dikbud Sultra dalam menyukseskan MBG, agar tidak terjadi lagi kasus keracunan. Data akan disampaikan melalui PAC sekolah sebagai bentuk perhatian terhadap program strategis nasional,” jelasnya.

Aris Badara juga mengingatkan kepala sekolah agar lebih responsif terhadap surat, survei, dan permintaan data dari kementerian. Berdasarkan data nasional, partisipasi kepala sekolah di Sultra dalam pengisian survei masih berada di angka 25 persen.

“Ini harus menjadi atensi khusus. Jika ada survei atau permintaan data, harus segera direspons. Partisipasi kita masih rendah,” tegasnya.

Selain itu, para kepala sekolah diminta mengimplementasikan program strategis Kementerian Pendidikan, seperti Penguatan Pendidikan Karakter dan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dengan mengaitkannya pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya tradisional.

Ke depan, Dikbud Sultra akan menyiapkan format khusus pelaporan pelaksanaan program strategis tersebut, sehingga setiap sekolah dapat menyampaikan laporan secara terstruktur.

Menutup arahannya, Aris Badara mendorong sekolah untuk aktif memanfaatkan hibah APBN, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia menyebut Sultra termasuk salah satu daerah tersukses secara nasional dalam pemanfaatan program revitalisasi sekolah.

“Seluruh laporan pertanggungjawaban revitalisasi telah rampung 100 persen tanpa permasalahan keuangan. Sarana prasarana seperti ruang kelas dan toilet harus dijaga dan dirawat,” katanya.

Rakor juga membahas pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), masing-masing dua unit di Kabupaten Kolaka Utara dan satu unit di Kabupaten Wakatobi. Di Kolaka Utara, terdapat program revitalisasi sekolah senilai Rp2,7 miliar dari APBN, serta sekitar 70 usulan revitalisasi lainnya yang telah masuk dalam sistem.

Reporter: Lan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *